Sejarah, Tujuan Dan Fungsi Dari Uud 1945

By | November 14, 2017
Undang-undang Sebagai Dasar Hukum Bangsa Indonesia
Setelah kemarin kita membahas perihal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, maka pada partikel kali ini kita akan membahas perihal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar aturan bangsa Indonesia. Keduanya sering disebut dengan istilah Landasan Idiil (Pancasila) dan Landasan Konstitusional (UUD 1945)
Pengantar Singkat : Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Hukum bangsa Indonesia
Awal pembahasan diatas kita sudah berkenalan dengan kata gres yaitu Idiil dan Konstitusional, kemudian apa makna bahu-membahu dari kalimat tersebut?
Berikut ini yaitu makna dari tiap-tiap kata diatas yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

idiil/idi·il/ a bersangkutan dengan gagasan dasar bernegara atau falsafah kenegaraan

konstitusional/kon·sti·tu·si·o·nal/ a bersangkutan dengan, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu negara

Kedua landasan tersebut menjadi pilar penting bagi berdirinya bangsa Indonesia, menjadi sebuah tiang penyangga bangsa Indonesia yang kokoh dan

Indonesia sebagai negara yang gres merdeka perlu membangun pondasi berpengaruh yaitu suatu konstitusi negara berupa undang-undang dasar yang bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menjadi ajaran dalam meraih harapan bernegara

Ruang Lingkup
Ada banyak hal yang mestinya perlu dibahas dalam artikel kali ini. Agar pembahasan kita lebih berbobot kita akan membahasnya pada beberapa pokok-pokok bahasan saja yang sekiranya penting untuk di kupas lebih dalam. Meliputi : Sejarah Pembuatan Naskah Undang-Undang Dasar 1945, Kegunaan dan bagian-bagian UUD, Periode Berlakunya, Periode Berlakunya Konstitusi RIS, Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Periode kembalinya berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu kami juga akan melengkapi perihal pembahasan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Amandeman Undang-Undang Dasar 1945 dari mulai Amandemen I sampai IV (1999-2003) Kami hanya akan memperlihatkan uraian singkat perihal setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar yang mengalami perubahan.
Apa yang dimaksud dengan Konstitusi?
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituere yang artinya memutuskan atau membentuk. Dalam bahasa Belanda disebut constitutie sedang dalam bahasa Inggris disebut constitution. Sedang dalam Kamus Bahsa Indonesia kata konstitusi /kon·sti·tu·si/ n (1) segala ketentuan dan aturan perihal ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya); (2) undang-undang dasar suatu negara

Apakah Asas dan Ketentuan Konstitusi ?
CF. Strong menyebutkan bahwa konstitusi merupakan sekumpulan asas-asas yang mengatur tiga hal pokok, yaitu:

  1. Kekuasaan pemerintahan
  2. Hak-hak dari yang diperintah
  3. Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah

Apakah Ketentuan-ketentuan umum dari Sebuah Konstitusi Negara?

  1. Organisasi negara, contohnya pembagian kekuasaan antara tubuh legislatif, administrator dan yudikatif.
  2. Hak Asasi Manusia.
  3. Larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

Apakah tujuan konstitusi yang dibuat oleh suatu negara ?

  1. Untuk memperlihatkan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik
  2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta memutuskan batas-batas kekuasaannya.

Bagaimana Sejarah Pembuatan Naskah Undang-Undang Dasar 1945 ?
Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 sangat bersahabat kaitannya dengan perumusan sila-sila Pancasila. Sehingga bisa digambarkan dalam sebuah grafik sebagai berikut :

Sejarah Perumusan Dasar Negara (Sumber : Buku BSE PKn 7 SMP)

Lebih lengkap bisa dilihat di artikel Perumusan dan Pengesahan Pancasila

Kapan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan ?
Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai konstitusi pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, isinya mencakup :

  • Pembukaan  (Preambule) yang terdiri empat alinea (TIDAK DAPAT DIUBAH)
  • Batang tubuh terdiri dari 16 BAB, 37 pasal, empat pasal aturan peralihan dan dua ayat aturan tambahan.
  • Penjelasan

Mengapa Pembukaan  (Preambule) Undang-Undang Dasar 1945 Tidak daapat diubah?

  1. Memuat Cita-cita Hukum (Rech Idea) dan Tujuan Negara
  2. Memuat Falsafah (pandangan hidup) Negara
  3. Pernyataan kemerdekaan negara
  4. Memuat dasar negara Indonesia (Terdapat Pancasila pada alinea keempat)
  5. Terdapat akreditasi akan Hak Azazi Manusia

Tuliskan tujuan pendirian negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 !
Tujuan pendirian negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Intisari dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

  1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia .
  2. Memajukan kesejahteraan umum.
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  4. Ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian awet dan keadilan sosial.da maian awet dan keadilan sosial.

Apakah Fungsi dan kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945 ?
1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar aturan tertulis
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber aturan bagi peraturan dibawahnya
3. Sebagai ajaran untuk menyelenggarakan fungsi dasar negara

Tuliskan empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 !

  1. Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan).
  2. Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).
  3. Pokok pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat).
  4. Pokok pikiran keempat: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan).
Tuliskan makna tiap-tiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 !

Makna yang terkandung dalam alinea pertama, yaitu :

  1. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan segala bentuk penjajahan.
  2. Bangsa Indonesia menentang dan menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia.
  3. Bangsa Indonesia menyatakan bahwa penjajahan sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
  4. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri.

Makna yang terkandung dalam alinea kedua yaitu :

  1. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia yaitu melalui usaha pergerakan dalam melawan penjajah.
  2. Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
  3. Kemerdekaan bukanlah selesai perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Makna yang terkandung dalam alinea ketiga yaitu :

  1. Kemerdekaan yaitu rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
  2. Keinginan yang dilambangkan segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan dunia dan akhirat.
  3. Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekaan.

Makna yang terkandung dalam alenia keempat yaitu :

  1. Fungsi dan tujuan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian awet dan keadilan sosial)
  2. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
  3. Susunan/bentuk negara RI.
  4. Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat.
  5. Dasar negara Pancasila.

Bagaimana harapan aturan bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945?

  1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  2. Negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  3. Negara beredaulatan rakyat berdasar kerakyatan permusyawaratan perwakilan
  4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan dasar negara yang adil dan beradab
UUD 1945 sebagai dasar tertulis dan sumber tertib aturan yang tertinggi memuat tentang?
  1. Hak Azazi Manusia
  2. Hak dan kewajiban warga negara
  3. Pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan
  4. Wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan. Serta keuangan negara

Tuliskan kekerabatan antara proklamasi kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 !

  1. Adanya pernyataan kemerdekaan dalam alenia ke III pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memperlihatkan bahwa proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan rangkaian yang tidak sanggup dipisahkan.
  2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci, mengungkap harapan luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
  3. Penetapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya presiden dan wakil presiden merupakan realisasi tindak lanjut Proklamasi Kemerdekaan.
Kesimpulan
Bangsa yang besar haruslah memiliki pondasi yang kokoh. Pondasi kokoh tersebut akan menimbulkan sebuah bangsa stabil dan berpengaruh dalam menghadapi segala perubahan zaman. Termasuk dalam perumusan undang-undang dasar tentu para jagoan pendiri bangsa akan sangat berhati-hati dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, biar bisa menghasilkan sebuah pondasi yang kokoh untuk negara yang sedang dibangunnya. Undang-Undang Dasar bukan hanya sekadar goresan pena dengan pasal-pasal belaka. Tetapi, semua pasal-pasalnya dipikirkan secara masak-masak biar bisa mencapai tujuan bangsa

Download File

Jika pembaca masih merasa belum puas akan materi yang kami sajikan dan membutuhkan rujukan resmi terkait Undang-Undang Dasar 1945. Kami telah menyediakan file dengan type PDF yang berisi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sanggup pembaca download secara gratis.

Semoga Bermanfaat, Terima Kasih telah mengunjungi blog kami.

===Daftar Pustaka===

  • Rahayu, Muji. Sugiyono dan Gunawan. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 1: Untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta : BSE
  • Budimansyah, Dasim. 2009. PKn 1 : Untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta:BSE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *