Proses Perumusan Dan Pengakuan Pancasila

By | November 1, 2017
ketuhanan kemanusiaan persatuan permusyawaratan keadilan Proses Perumusan  dan Pengesahan Pancasila
Prisai Garuda Melambangkan Seluruh Sila Pada Pancasila

Pancasila Sebagai Dasar Negara : Pengantar Singkat

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terlah dikenal luas oleh masyarakatnya. Hal ini juga diperkuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 wacana Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 wacana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan wacana Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo. Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 wacana Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 hingga dengan Tahun 2002.

Proses perumusan Pancasila yang berliku sudah mulai diajarkan dari tingkat sekolah dasar bahkan mulai dikenalkan dari kelas 3 (yang memakai KTSP).

Proses Perumusan Pancasila : Waktu dan Tahun Penting 1945
Artikel kali ini kita akan membahas wacana sebuah proses perumusan Pancasila yang sudah terkenal dimasyarakat. Rumusan yang akan kita bahas mencakup rumusan dari Sidang BPUPKI I (Moh. Yamin, Supomo, Sukarno) , rumusan dari panitia sembilan (Piagam Jakarta), Rumusan Hasil Sidang PPKI (18-08-1945), Rumusan Mukadimah RIS, Rumusan Dekrit Presiden (05 Juli 1959) dan Rumusan Populer (Berdasar Tap MPR No. 2/MPR/1978).
Terkait dengan banyak sekali rumusan lain kami mengesampingkan dulu. Rumusan yang akan menjadi pembahasan kali ini menyerupai pada gambar grafik dibawah. Selain itu kami hanya menyajikan ringkasan yang sudah berbentuk nomor saja. Selain itu kami juga akan menghadirkan jembatan keledai (maksud : kalimat proteksi biar gampang dalam mengingat) agar pembaca gampang mengingat-ingat rumusan dasar negara tersebut.
ketuhanan kemanusiaan persatuan permusyawaratan keadilan Proses Perumusan  dan Pengesahan Pancasila
Grafik Waktu Perumusan Pancasila
Kapan Pancasila mulai dirumuskan?
Pancasila mulai dirumuskan dikala Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Bahasa Jepang : Dokuritsu Zyunbi Cosakai) mulai melaksanakan Sidang yang pertama yaitu 29 Mei – 1 Juni 1945. Perumusan Pancasila mengalami proses yang sangat panjang hingga sanggup menjadi menyerupai sekarang.
Bagaimanakah Rumusan Dasar Negara Menurut Moh. Yamin?
ketuhanan kemanusiaan persatuan permusyawaratan keadilan Proses Perumusan  dan Pengesahan Pancasila
Prof. Moh Yamin (Lahir : 24-08-1903 Meninggal : 17-10-1962)

Moh. Yamin maju dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau memaparkan wacana dalam pidatonya berupa (usulan lisan):

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri ke-Tuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat
Jembatan keledai untuk mengingat “Dalam sebuah bangsa, terdapat manusia, yang menyembah Tuhan, biar rakyatnya menjadi sejahtera

Selain itu Moh. Yamin juga mengusulkan dasar negara secara tertulis. Namun dasar negara yang diusulkan berbeda dengan pidatonya dikala memberikan pendapat.
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat budi dalam Permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Bagaimanakah Rumusan Dasar Negara Menurut Supomo ?
Prof. Supomo (Lahir : 22-01-1903 Meninggal : 12-10-1958)

Prof. Supomo mulai memberikan pemikirannya wacana dasar negara Indonesia pada tanggal 30 Mei 1945, dia beropini bahwa dasar negara yang baik, yaitu:

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir dan batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat
Jembatan keledai untuk mengingat “Persatuan keluarga akan menghasilkan keseimbangan lahir batin bila ada musyawarah yang adil

Bagaimanakah Rumusan Dasar Negara Menurut Sukarno?
Dr. Ir. Sukarno (Lahir : 06-06-1901 Meninggal : 21-06-1970)
01 Juni 1945, giliran Ir. Sukarno memberikan pidatonya mengenai asas dan dasar negara Indonesia. Sebelum pidato Ir. Soekarno menyatakan bahwa atas saran dari salah seorang temannya spesialis bahasa (Belakang diketahui dia ialah Moh. Yamin). Asas dasar negara yang akan dikemukakannya berjulukan Pancasila. Panca artinya lima; Sila artinya dasar atau sendi. Rumusan Pancasila berdasarkan Sukarno adalah

  1. Kebangsaan Indonesia,
  2. Internasionalisme atau perikemanusiaan,
  3. Mufakat atau demokrasi,
  4. Kesejahteraan sosial,
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Rumusan-rumusan diatas maka Moh. Yamin, Supomo dan Sukarno menawarkan anjuran wacana asas dan dasar negara, yang secara garis besar berisi sebagai berikut :

  1. Persatuan,
  2. Kekeluargaan,
  3. Keseimbangan lahir dan batin,
  4. Musyawarah,
  5. Keadilan rakyat.
Selain itu disepakati pula tanggal 01 Juni 1945 menjadi Hari Lahir Istilah Pancasila (ada yang menyampaikan Hari Lahir Pancasila, kalau berdasarkan penulis lebih tepatnya istilah Pancasila). Alasan penggunaan kata Hari Lahir Istilah Pancasila ialah bahwa Pancasila disahkan menjadi dasar negara pertama kali ialah pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (bahasa Jepang : Dokuritsu Zyunbi Inkai)

Hasil Sidang BPUPKI Pertama menghasilkan panitia kecil yang berfungsi untuk menindaklanjuti sidang BPUPKI I. Panitia kecil ini lebih dikenal dengan panitia sembilan anggotanya terdiri dari

  1. K.H. Wahid Hasyim
  2. Abdul Kahar Muzakir
  3. H. Agus Salim
  4. Achmad Subarjo,S.H
  5. Ir. Sukarno
  6. Prof. Moh. Yamin
  7. A. A. Maramis,S.H
  8. Drs. Moh. Hatta
  9. Abikusno Tjokrosuyoso
Jembatan keledai WAH  KAK  AGUS  SU KA  YA MA HA  KUSNO

Bagaimanakah hasil rumusan dasar negara berdasarkan panitia sembilan?

Setelah bermusyawarah Panitia Sembilan hasilnya menghasilkan sebuah keputusan yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter) sebagai berikut:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat budi dalam Permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Permasalahan Pada Sila Pertama dan Penyelesaiannya 
Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia tempat Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), di antaranya A. A. Maramis, menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” mengingat Indonesia tempat Kaigun banyak yang beragama non-Islam
Menindaklanjuti hal tersebut Sukarno segera menghubungi Hatta untuk menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, di antaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan undangan abolisi itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam hasilnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi keutuhan Indonesia.

Hal ini sudah memperlihatkan bahwa toleransi di Indonesia sudah berjalan sangat baik semenjak zaman usaha merebut kemerdekaan. Tugas kita kini ialah menjaganya bukan merusaknya

Bagaimana Hasil Rumusan Pancasila Hasil Sidang PPKI Pertama?
Setelah permasalahan diatas terselesaikan hasilnya dalam sidang PPKI Pertama pada Tanggal 18 Agustus 1945. Menghasilkan Rumusan Pancasila Sebagai Berikut

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat budi dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana Nasib Pancasila Pasca Kedatangan Belanda dan Mengadakan Perlawanan ?
Setelah mengalami pertempuran mempertahankan kemerdekaan, dan posisi Indonesia mulai terjepit nasib Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 hanya berlaku bagi wilayah RI di Yogyakarta. Belanda memaksa Indonesia untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan, RIS sendiri memiliki sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) yang disetujui pada 14 Desember 1949 sebagai hasil permufakatan seluruh negara bab dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara yang mengandung unsur Pancasila masih terdapat dalam Mukadimah (pembukaan) di Paragraf Ketiga.

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. perikemanusiaan,
  3. kebangsaan,
  4. kerakyatan
  5. dan keadilan sosial

Bagaimana Kondisi Pancasila Setelah Berlakunya UUDS 1950?
Hancurnya RIS dan banyaknya negara bab yang menggabungkandiri ke RI Yogyakarta menjadikan pemerintah waktu itu menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 wacana Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950.

Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950. Dasar negara waktu itu masih terikat dengan pancasila yaitu :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. perikemanusiaan,
  3. kebangsaan,
  4. kerakyatan
  5. dan keadilan sosia
Apakah yang dilakukan Presiden Sukarno Saat Terjadi Kegagalan Konstituante?
Kegagalan Konstituante (Konstituante ialah forum negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi gres untuk menggantikan UUDS 1950. Pembentukan Undang-Undang Dasar gres ini diamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950)  untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan ancaman bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 05 Juli 1959 Presiden Indonesia dikala itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara
Bunyi Pancasila yang terkenal berdasarkan TAP MPR No. II/MPR/1978

Kembali diberlakukannya  Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Dekrit Presiden 05 Juli 1959. Setelah bergulirnya waktu maka pada tanggal 22 Maret 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebagai forum tertinggi negara waktu itu (1960 – 2004) Mengeluarkan Ketetapan (TAP) No. II/MPR/1978. Sekalipun kondisi kini sudah dicabut berdasarkan Tap MPR No XVIII/MPR/1998. Namun, Rumusan ini merupakan rumusan terkenal yang beredar di masyarakat.

Rumusan yang terkenal di masyarakat ialah rumusan Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke Empat, yang berbunyi sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat budi dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apa saja Sikap Yang Bisa Diteladani Dalam Proses Perumusan Pancasila?
Semangat para jagoan yang berjuang memerdekakan bangsa Indonesia (khususnya yang bab Diplomasi) tidak sanggup dianggap remeh begitu saja. Mereka sudah berusaha semaksimal tenaga mencurahkan segala pikiran biar dasar negara kita sanggup menjadi dasar yang kokoh. Sifat-sifat yang patut kita teladani dari kejadian-kejadian diatas ialah : Rela berkorban, Suka Bermusyawarah, Toleransi, Mengutamakan Kepentingan Kelompok dari pada kepentingan pribadi, dll.

Kesimpulan
Lika-liku perubahan dasar negara Indonesia memang sangat panjang untuk diceritakan. Namun, ada sebuah hal yang patut kita pola dari para jagoan dan pembuat yaitu hasil keputusan bersama akan selalu menjadi sebuah referensi yang tidak tergoyahkan. Buktinya meskipun diberlakukannya Konstitusi RIS, diadakannya UUDS 1950 dengan memakai sistem pemerintahan yang hampir berbeda-beda. Namun tetap, Intinya ialah Pancasila. yang sila-silanya telah termuat dan disetujui bersama dalam sidang PPKI I (18-08-1945) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke Empat.

===Daftar Pustaka===

  • Wikipedia. Rumusan-rumusan Pancasila. Tersedia Online : Diakses 13-11-2017 Jam 20.15 WIB
  • Wikipedia. Konstituante. Tersedia Online : Diakses 13-11-2017 jam 21.00 WIB
  • Firmansyah, Herlandan Dani Ramdani. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 : untuk SMP Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII Semester 1 dan 2. Jakarta : BSE
  • Widihastuti, Setiati dan Fajar Rahayuningsih. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan : SD/MI kelas VI. Jakarta:BSE
  • Gambar Pahlawan dari google.com dengan sedikit perubahan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *