Perubahan Sistem Konstitusi Dan Uud 1945

By | November 12, 2017
Perubahan Sistem Konstitusi Negara Indonesia  Perubahan Sistem Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945
Garuda sebagai lambang bangsa Indonesia
Perubahan Sistem Konstitusi Negara Indonesia : Pengantar Singkat
Proses berdirinya sebuah negara besar tentunya akan memakan waktu yang tidak cukup singkat. Ibarat kata “anak muda itu labil, orang renta niscaya stabil” memang ada benarnya juga. Pemerintahan yang gres (semua hal yang baru) niscaya akan mempunyai masa menemukan bentuk. dari banyak bentuk yang tersedia masa menemukan bentuk menjadi masa yang paling menarik untuk terus disimak. Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan dalam sistem konstitusinya. Perubahan-perubahan tersebut tidak pribadi bisa instan menjadikan bangsa besar. Masih ada unsur try and error dalam mempraktikkannya

Ruang Lingkup
Pembahasan dalam artikel kali ini akan kita ulas secara singkat beberapa hal-hal yang mendasari wacana perubahan sistem pemerintahan, dan juga hal-hal yang dianggap sebagai penyimpangan-penyimpangan dalam sistem perintahan yang dimaksud. Materi ini sanggup anda baca juga dalam buku pelajaran kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (Kurikulum KTSP) Mata Pelajaran PKn.

Perhatikan Tabel dibawah wacana sistem konstitusi di Indonesia

NO Aspek/Bidang UUD 45 Konstitusi RIS UUDS (1950)
Periode
18-08-1945
sampai
27-12-1949
27-12-1949
sampai
17-08-1950
17-08-1950
sampai
05-07-1959
1 Bentuk Negara
Republik
Republik
Republik
2 Susunan Negara
Kesatuan
Serikat
Kesatuan
3 Sistem Pemerintahan
Presidensial
Parlementer
Parlementer

 Penjelasan :

  • Bentuk negara republik artinya negara itu dikepalai oleh presiden. Kaprikornus kepala negaranya yakni presiden, bukan raja atau nama lainnya.
  • Kesatuan : Negara yang tidak terdiri dari negara-negara bagian, hanya ada satu pemerintahan sentra yang berdaulat penuh ke dalam dan ke luar, mempunyai satu UndangUndang Dasar
  • Serikat/federasi: Negara yang mempunyai negara-negara bagian. Negara potongan itu berdaulat ke dalam tetapi tidak berdaulat ke luar.
  • Presidensiil: Sistem pemerintahan yang dipegang dan dikendalikan pribadi oleh presiden. Kabinet dibuat oleh presiden. 
  • Parlementer : Kabinet bertanggungjawab kepada dewan legislatif (DPR). Kedudukan kabinet ditentukan parlemen. Kabinet (menteri-menteri) dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Berdasarkan tabel diatas kita bisa melihat bahwa Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi Sehingga sangat menarik bila kita ulas satu persatu dalam pembahasan dibawah. Kami juga menambahkan wacana Amandeman atau Amendemen pada Undang-Undang Dasar 1945, Beserta Pasal-pasal yang sering ditanyakan dalam soal-soal yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagaimana konstitusi di Indonesia ketika tahun awal merdeka?
Negera Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 mulai tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Namun, dalam kurun waktu tersebut negara Indonesia belum bisa melaksanakan dengan tepat tanggapan adanya kedatangan musuh yang menjadikan peperangan usaha mempertahankan kemerdekaan. Pada ketika itu Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan.

Kapan mulai terjadi penyimpangan pada masa awal berlakunya Undang-Undang Dasar 1945?
Awal terjadinya penyimpangan pada masa awal berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yakni ketika terjadi adanya kekhawatiran pada Sistem Pemerintahan Presidensiil. Dianggap bisa menciptakan kekuasaan Presiden tak terbatas serta memutuskan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai Partai tunggal dikhawatirkan pemerintah akan bermetamorfosis Diktator.

Akhirnya Tanggal 2 September. Pemerintah mengeluarakan Maklumat Pemerintah (Maklumat artinya pemberitahuan atau pengumuman) serta mengajak rakyat Indonesia untuk membentuk Partai Politik seluas-luasnya guna memberikan aspirasi mereka serta memperhebat revolusi nasional dalam rangka menghadapi pemilu yang rencananya akan dilaksanakan pada Januari 1946 mendatang.

Sehingga tanggal 14 November 1945 sistem pemerintahan Indonesia berganti menjadi sistem pemerintahan berdasarkan Kabinet Parlementer, Artinya secara resmi berlaku sistem pemerintahan parlementer. Inilah awal dari penyimpangan Konstitusi di Indonesia.

Selama memakai sistem parlementer kabinet-kabinet siapa sajakah yang pernah dibuat di Indonesia?
Sistem kabinet parlementer dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terdapat Sembilan kali pergantian kabinet, antara lain sebagai berikut:

  1. Kabinet Presidensial Pertama, 2 September 1945-14 November 1945.
  2. Kabinet Syahrir I, 14 November 1945-12 Maret 1946.
  3. Kabinet Syahrir II, 12 Maret 1946-20 Oktober 1946.
  4. Kabinet Syahrir III, 20 Oktober 1946-27 Juni 1947.
  5. Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947-11 November 1947.
  6. Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947-29 Januari 1948.
  7. Kabinet Hatta I (Presidensial), 29 Januari 1948-4 Agustus 1948.
  8. Kabinet Darurat (PDRI), 19 Desember 1948-13 Juli 1949.
  9. Kabinet Hatta II (Presidensial), 4 Agustus 1949-20 Agustus 1949.
Bagaimana konstitusi di Indonesia ketika berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949?
Pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 bentuk pemerintahan di Indonesia memakai federasi atau federal yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara potongan yang masing masing negara potongan mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Contoh negara federal : Amerika Serikat dan Jerman. Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia ketika itu yakni Parlementer. Saat itu Indonesia Menggunakan Konstitusi RIS yang Terdiri atas 6 Bab, 197 Pasal, dan beberapa bagian.

Mengapa dinamakan Republik Indonesia Serikat?
Republik pada masa Konstitusi RIS pada prinsipnya yakni sama dengan yang ditentukan oleh UUD
1945. Hanya saja republik yang dimaksud pada periode RIS ini yakni “Republik Fusi” atau Republik Penggabungan beberapa negara, sedangkan republik pada periode Undang-Undang Dasar 1945 yakni republik dari negara kesatuan. Sehingga pada masa ini dinamakan dengan Republik Indonesia Serikat. Menggunakan kata serikat untuk memberikan bahwa Republik Indonesia juga masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS.

Konstitusi RIS merupakan konstitusi yang bersifat sementara, alasannya yakni berdasarkan Pasal 186 Konstitusi RIS, Konstituante (sidang pembuat konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya memutuskan konstitusi RIS yang akan menggantikan konstitusi dan sifatnya masih sementara. Undang-Undang Dasar RIS terdiri atas 6 Bab, 197 Pasal, dan beberapa bagian.

Apakah Ciri-ciri dari negara federal ?
berdasarkan C F. Strong ciri-ciri negara federal adalah:

  • Ada supremasi (kekuasaan tertinggi) konstitusi ketika negara federal itu terwujud.
  • Ada pembagian kekuasaan antara negara federal dan negara bagian.
  • Ada satu forum yang diberi wewenang untuk menuntaskan perselisihan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian
Bagaimana bentuk konstitusi di Indonesia ketika diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950?
Indonesia pernah memakai Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) mulai 17 Agustus 1950 hingga 05 Juli 1959. UUDS 1950 ini terdiri atas 6 Bab, 146 Pasal, dan beberapa bagian. Dasar pembentukannya yakni berdasarkan UU. Federal No. 7 Tahun 1950 Pasal 1, ditetapkan Perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara. Kemudian Pasal III dari UU No. 7 Tahun 1950 memilih tanggal mulai berlakunya UUDS, yaitu: mulai dari tanggal 17 Agustus 1950. Sementara Republik Indonesia memuat naskah UUDS 1950, mulai dari potongan mukadimah hingga dengan Pasal Penutup yaitu Pasal 146. 

Bentuk negara maupun bentuk pemerintahan pada kurun waktu 1950 – 1959 yakni sebagai berikut:
Bentuk negara Indonesia yakni kesatuan, Bentuk Pemerintahan Indonesia yakni republik. Sistem pemerintahan Indonesia yakni parlementer (Demokrasi Parlementer) yang sering disebut Demokrasi Liberal. kesudahannya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

Sebutkan kabinet-kabinet yang pernah dibuat Indonesia ketika masa berlakunya UUDS 1950 !
Selama menjalankan UUDS 1950 Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Kabinet-kabinet yang pernah dibuat masa itu adalah:

  • 1950-1951 – Kabinet Natsir
  • 1951-1952 – Kabinet Sukiman-Suwirjo
  • 1952-1953 – Kabinet Wilopo
  • 1953-1955 – Kabinet Ali Sastroamidjojo I
  • 1955-1956 – Kabinet Burhanuddin Harahap
  • 1956-1957 – Kabinet Ali Sastroamidjojo II
  • 1957-1959 – Kabinet Djuanda
Kapan Indonesia mulai memakai Undang-Undang Dasar 1945 kembali?
(Ruang Lingkup pembahasan dibawah yakni periode 05 Juli 1959 hingga 1966)

Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk Undang-Undang Dasar baru. Pada ketika bersamaan, Presiden Soekarno memberikan konsepsinya wacana Demokrasi Terpimpin. Sejak itu diadakanlah pemungutan bunyi untuk memilih Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dari 3 pemungutan bunyi yang dilakukan, bersama-sama secara umum dikuasai anggota menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, namun terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 bunyi keseluruhan. Setelah voting ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante sesudah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang menimbulkan Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat forum ini. Dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.
Siapa tubuh Konstituante itu?
Konstituante yakni forum (badan) negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi gres untuk menggantikan UUDS 1950. Konstituante beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil Pemilu 1955.

Bagaimanakah penyimpangan-penyimpangan pada masa ini?
Penyimpangan-penyimpangan pada masa ini diantaranya:
  • Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
  • MPRS memutuskan Soekarno sebagai presiden seumur hidup 

Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 masa orde gres (11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998)?

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.  Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, di antara melalui sejumlah peraturan: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak akan melaksanakan perubahan terhadapnya Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 wacana Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 wacana Referendum, yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983. 
UUD pada masa transisi 21 Mei 1998 hingga 19 Oktober 1999
Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa semenjak Presiden Soeharto digantikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie. Beliau menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. hingga dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999.

Baca Juga : Periode Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal yang sering ditanyakan

Kesimpulan
Indonesia sebagai negara yang gres saja merdeka tentunya ingin mempunyai sistem pemerintahan yang ideal, sehingga proses pencarian jati diri dari bangsa Indonesia memerlukan beberapa tahapan-tahapan termasuk dalam perubahan konstitusinya. Hal yang sanggup kita ambil pelajaran yakni dengan perubahan konstitusi yang pernah terjadi menunjukan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bisa menjadi dasar negara yang kokoh dan bisa bertahan dalam segala kondisi pemerintahan. Oleh karenanya kita patut berbangga bahwa bangsa Indonesia Mempunyai Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara yang sangat baik sekali. Tugas kita tinggal menjalankan dari yang sudah dirumuskan tersebut.

===Daftar Pustaka===

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *