Ketentuan Gres Kemenpanrb Perihal Ratifikasi Pt Dan Prodi

By | Februari 14, 2020
Keluhan masyarakat berkaitan dengan persyaratan ratifikasi Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (Prodi) ditanggapi positif oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB).
Beratnya syarat tersebut menjadi hambatan serius bagi masyarakat akseptor CPNS tahun 2018, alhasil sebagian masyarakat urung untuk mengikuti seleksi CPNS dikarenakan pada ketika kelulusan ternyata Perguruan Tinggi/ Program Studi mereka belum terakreditasi dan tidak terdata di BAN-PT serta Forlapdikti.
Menanggapi hal tersebut KEMENPANRB dengan cepat merespon dan melaksanakan perubahan ketentuan terkait ratifikasi PT dan Prodi biar masyarakat tidak dirugikan.
Keputusan ini ditetapkan melalui Permenpan nomor 36 tahun 2018 pada lampiran poin (H) angka (3) yang sebelumnya berbunyi:
“Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional PTN (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ketika kelulusan”,
menjadi:
“Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  dan/atau  Kementerian  Agama,  dan  lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional PTN (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes”.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka ratifikasi pelamar tidak lagi wajib pada ketika kelulusan, ini sanggup digantikan dengan ratifikasi yang terakhir tercatat di BAN-PT (akreditasi sanggup dicek melalui website BAN-PT). Sedangkan bukti ratifikasi dari yang sebelumnya hanya dari BAN-PT dan Forlapdikti, kini sudah boleh memakai bukti ratifikasi dari Pusdiknaskes atau LAM-PTKes kalau tidak ada bukti dari BAN-PT.
Pada ratifikasi PT dan Prodi, ketentuan KEMENPANRB tidak wajib melampirkan keduanya, tinggal komitmen tempat apakah mau dilengkapi keduanya atau salah satu saja. Khusus untuk Kabupaten Tanah Datar, mengikuti ketentuan awal pengumuman bahwa calon akseptor tetap melengkapi keduanya (Akreditasi PT dan Prodi pada ketika kelulusan atau ratifikasi ketika ini yang masih berlaku). Demikian gosip terkait akreditasi, semoga gosip ini sanggup mencerahan bagi calon pelamar CPNS 2018.
Download Permenpan sebelumnya: https://tinyurl.com/permenpan36-18-lama
Download Permenpan perubahan: https://tinyurl.com/permenpan36-2018-perubahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *