Hak Serta Fungsi Dpr Dan Presiden

By | November 18, 2017
Grasi amnesti peniadaan rehabilitasi imunitas bertanya  Hak serta Fungsi dewan perwakilan rakyat dan Presiden
Hak Serta Fungsi dewan perwakilan rakyat dan Presiden

Hak Presiden dan Hak dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan : Pengantar Singkat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ialah forum legislatif bangsa Indonesia yang mempunyai beberapa hak dalam proses menjalankan negara. Termasuk Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai forum administrator juga mempunyai hak sendiri.

Ruang Lingkup
Pembahasan pada artikel kali ini menyangkut ihwal fungsi dari dewan perwakilan rakyat beserta Hak-hak yang mendukung dewan perwakilan rakyat sebagai forum negara. Selain itu kita akan membahas kiprah Presiden Indonesia baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara beserta Hak-hak yang dimiliki oleh Presiden yang tercatatkan dalam UUD. Makara kami tidak menghimpun diluar UUD.
Siapakah dewan perwakilan rakyat itu?
dewan perwakilan rakyat ialah Lembaga negara ditingkat sentra yang merupakan kawasan para wakil rakyat (parlemen), anggotanya berasal dari anggota partai politik akseptor pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu, dengan  susunan anggotanya diatur dalam undang-undang. dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan dalam  membentuk undang-undang.
Berapa Jumlah anggota DPR?
Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:
  1. Jumlah anggota dewan perwakilan rakyat sebanyak 560 orang;
  2. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyak 100 orang;
  3. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.
Apakah fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat?
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 1 dewan perwakilan rakyat mempunyai fungsi:
  1. Fungsi Legislasi, artinya dewan perwakilan rakyat berfungsi sebagai forum pembuat undang-undang.
  2. Fungsi anggaran, artinya dewan perwakilan rakyat berfungsi sebagai forum yang berhak untuk memutuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  3. Fungsi Pengawasan, artinya dewan perwakilan rakyat sebagai forum yang melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan 
Sebutkan hak-hak yang dimiliki dewan perwakilan rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945!
Hak dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsinya termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat 2 dann3 serta pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, dewan perwakilan rakyat mempunyai hak:
  1. Hak interpelasi, ialah hak meminta keterangan kepada pemerintah atau presiden
  2. Hak angket, ialah hak mengadakan penyelidikan suatu masalah
  3. Hak menyatakan pendapat, ialah hak menyatakan pendapat atas kebijakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di kancah Internasional
  4. Hak mengajukan pertanyaan (Hak bertanya) ialah hak bertanya kepada pemerintah atau presiden secara tertulis
  5. Hak petisi, atau memberikan usul/anjuran dan pendapat, mengenai suatu masalah
  6. Hak imunitas, ialah hak dewan perwakilan rakyat yang tidak sanggup diganggu gugat dimuka pengadilan dari hasil ketetapan atau keputusan yang telah dibuat
  7. Hak Inisiatif, ialah hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan seruan rancangan undang-undang.
  • Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia
  • Perkembangan sejarah dan makna Undang-Undang Dasar 1945
  • Nilai dan Pembagiannya
Sebelum kita membahas kiprah presiden, kita pahami dulu siapakah Presiden itu?
Presiden ialah nama suatu jabatan yang dipakai untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, sekolah tinggi tinggi, atau negara.

Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB III ihwal KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA mulai pasal 6 hingga pasal 16, berikut kami hadirkan beberapa kiprah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Bagaimana Tugas Presiden sebagai Sebagai kepala pemerintahan?
  1. Memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
  2. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
  3. Menetapkan peraturan pemerintah
  4. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dalam kegentingan memaksa
  5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
Bagaiamana kiprah Presiden sebagai kepala negara?
  1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
  2. Menyatakan perang, menciptakan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
  3. Menyatakan keadaan bahaya, syarat dan kesannya ditetapkan dengan undang-undang
  4. Mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
  5. Menerima penempatan duta negara lain
  6. Memberi pengampunan sanksi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
  7. Memberi amnesti dan peniadaan dengan memperhatikan pertimbangan DPR
  8. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang
Tuliskan hak-hak yang dimiliki oleh presiden!
Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Presiden memperlihatkan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA)
Grasi ialah hak Presiden untuk meniadakan eksekusi yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang atau ampunan dari presiden kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
Rehabilitasi adalah merupakan suatu hak presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorang tanggapan vonis hakim yang ternyata masalah yang dilakukan tidak seberapa dibandingkan dengan vonisnya. Rehabilitasi akan mengembalikan hak-hak seseorang yang telah hilang. Rehabilitasi dianggap perlu lantaran sanggup mengembalikan kondisi kejiwaan dari orang yang dijatuhi hukuman.

Berdasarkan pasal 14 ayat 2 Presiden memperlihatkan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Amnesti ialah hak Presiden untuk memutuskan suatu pernyataan terhadap orang yang banyak terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu tanggapan aturan pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut, amnesti diberikan kepada orang banyak. Hak amnesti diberikan kepada orang yang belum pernah dijatuhi hukuman
Abolisi ialah satu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan investigasi suatu masalah dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap masalah tersebut (penghapusan eksekusi atau pembatalan hukum)

Kesimpulan
Pemerintahan akan berjalan dengan baik kalau tugas-tugas forum negara sanggup berjalan dengan baik pula. dewan perwakilan rakyat sebagai forum dewan legislatif tentu dalam menjalankan pemerintahan mempunyai Hak-hak istimewa, begitu juga dengan Presiden juga memiliki hak-hak yang mempunyai kegunaan untuk menunjang proses pemerintahan, lantaran Presiden merupakan kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan

===Daftar Pustaka===

Sunarso dan Anis Kusumawardani. 2008. Pendidikan kewarganegaraan 6: untuk SD/MI kelas VI. Jakarta : BSE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *