Amandemen Uud 45 Dan Pasal-Pasal Populer

By | November 16, 2017
Grafik Perumusan dan Perubahan Dasar Negara Amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal-Pasal Populer
Grafik Perumusan dan Perubahan Dasar Negara


Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 

Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang sanggup menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 ihwal semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu ialah menyempurnakan aturan dasar menyerupai tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

 Amendemen Ke- 
 Tanggal Amendemen 
1
14-21 Oktober 1999
2
7-18 Agustus 2000
3
1-9 November 2001
4
1-11 Agustus 2002
Perhatikan tabel diatas ihwal waktu amandemen
Berikut ini kami akan bahas Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di Indonesia Khususnya pada Pasal-pasal yang mengalami perubahan sehingga tidak terlalu banyak yang akan kita utarakan. 
Amendemen Pertama, Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999
Pasal yang mengalami perubahan ialah pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan pasal 21
Amendemen Kedua, Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000
Pasal yang mengalami perubahan ialah pasal 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30, 36A, 36B, dan 36C 
Amendemen Ketiga Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001
Pasal yang mengalami perubahan ialah pasal 1, 3, 6,  6A, 7A, 7B, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, dan 24 C
Selain itu juga ada penambahan pada BABVIIA, VIIB dan VIIIA
Amendemen Keempat Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002
Pasal yang mengalami perubahan ialah pasal 2, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, 33, 34dan 37
Serta juga pada BAB XIII dan BAB XIV
Lalu, pasal-pasal manakah pada Undang-undang Dasar yang sering ditanyakan ketika ada ujian?
Tidak dipungkiri beberapa pasal sering menjadi idola dalam pembahasan ketika ujian. pasal-pasal yang biasa menjadi idola pembahasan antara lain.

Ingat !! yang kami uraikan dibawah bukan merupakan bentuk redaksi dalam Undang-Undang Dasar tetapi hanya pokok-pokoknya saja!

Pasal 1 ayat 1
Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik
Pasal 3 dan 37
Tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan Amandeman
Pasal 5 ayat 1
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 6A
Pemilihan dan wakil presiden dalam satu pasangan dan dipilih secara eksklusif oleh rakyat.
Pasal 7A
MPR sanggup memberhentikan presiden lantaran pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela atau terbukti lagi tidak memenuhi syarat sebagai presiden
Pasal 8 Ayat 2 
Bahwa kalau terjadi kekosongan wakil presiden maka presiden mengusulkan dua wakil kepada MPR dalam waktu 60 hari
Pasal 11 Ayat 2
Presiden menciptakan perjanjian internasional yang memperlihatkan efek luas bagi rakyat dengan terkait keuangan negara, maka harus memenuhi persetujuan DPR

Pasal 17 Ayat 4
Pembentukan, Pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pasal 13
Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan oleh presiden diatur dengan undang-undang

Pasal 14 Ayat 1
Presiden memperlihatkan pengampunan sanksi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung (MA) (akan dibahas pada artikel selanjutnya)

Pasal 20A ayat 1
dewan perwakilan rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (akan dibahas pada artikel selanjutnya)

Pasal 20A ayat 2
dewan perwakilan rakyat Memiliki Hak Interplasi, Hak menyatakan Pendapat, dan Hak Angkat. (akan dibahas pada artikel selanjutnya)

Pasal 22E ayat 1
Pemilu di Indonesia dilakukan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL)

Pasal 23
Tentang hal keuangan

Pasal 24
Tentang Kekuasaan kehakiman

Pasal 32
Negara menghormati dan memelihara bahasa tempat sebagai kekayaan budaya nasional

Pasal 34
Fasilitas kesehatan dan akomodasi umum yang layak harus disediakan oleh negara

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih

Pasal 36
Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia

Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Pasal 36B
Lagu Kebangsaan Negara Indonesia ialah Indonesia Raya

Kesimpulan
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bukan secara total merubah seluruh isi dari undang-undang tersebut. Namun, hanya pada batang tubuhnya saja, pembukaan pada Undang-Undang Dasar 1945 tidak sanggup diubah lantaran memuat ihwal tujuan pembentukan bangsa dan merupakan impian luhur dari para pendiri bangsa. Perubahan (amandemen) pada Undang-Undang Dasar ini menjadikan pasal-pasal didalamnya menjadi tidak multi tafsir. Jika terjadi menyerupai itu hal ini sanggup berbahaya lantaran berdampak pada pemahaman yang sanggup keliru dari pasal tersebut.

Download File

Jika pembaca masih merasa belum puas akan materi yang kami sajikan dan membutuhkan rujukan resmi terkait Undang-Undang Dasar 1945. Kami telah menyediakan file dengan type PDF yang berisi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sanggup pembaca download secara gratis.

Semoga Bermanfaat, Terima Kasih telah mengunjungi blog kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *